KPK Komitmen Berantas Korupsi, Indonesia Harus Tetap di Jalur Demokrasi

Kegagalan institusi di Nepal bukan hanya soal lemahnya hukum, tetapi juga hilangnya rasa percaya terhadap keadilan. Ketika rakyat merasa tidak punya saluran untuk menyampaikan aspirasi secara damai, pilihan ekstrem seperti amuk massa dan pembakaran menjadi bentuk ekspresi politik yang tragis.

Berbeda dengan Nepal, Indonesia masih memiliki institusi demokrasi yang hidup. Keberadaan Presiden yang dipilih langsung oleh rakyat, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang terus beroperasi, Mahkamah Konstitusi yang menjaga konstitusi, serta pers bebas dan organisasi masyarakat sipil yang aktif, menjadi bukti bahwa ruang demokrasi masih terbuka.

Dalam konteks ini, KPK menegaskan komitmennya untuk terus memberantas korupsi tanpa pandang bulu demi menjaga integritas dan keadilan hukum di Indonesia. “Kami bekerja berdasarkan bukti dan hukum, bukan tekanan politik atau opini publik. Pemberantasan korupsi harus tetap berada di jalur konstitusional,” tegas Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, dalam keterangannya.

Seruan provokatif seperti “Nepalkan KPK” adalah langkah berbahaya yang dapat merusak kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum. Seruan semacam itu menyesatkan. Justru yang dibutuhkan sekarang adalah dukungan terhadap penguatan sistem hukum agar penegakan keadilan bisa berjalan transparan.

Meski begitu, kritik terhadap lembaga negara tetap penting dalam demokrasi. Namun, menurut Dosen senior FISIP UMM, Dr. Achmad Habib, MA. kritik harus diarahkan untuk perbaikan, bukan penghancuran. “Meniru kebuasan politik Nepal bukanlah solusi, melainkan kemunduran. Demokrasi memberi ruang untuk koreksi, tapi bukan untuk kekacauan,” ujarnya.

Kerusuhan di Nepal seharusnya menjadi cermin, bukan contoh. Memperkuat lembaga, menegakkan hukum secara adil, dan menjaga ruang dialog publik adalah langkah paling nyata untuk mencegah hal serupa terjadi.

Akhirnya, menjaga demokrasi bukan tugas pemerintah semata, tetapi tanggung jawab bersama. Masyarakat perlu mengawal lembaga publik agar tetap bersih, sementara pemerintah wajib memastikan keterbukaan dan keadilan berjalan. Dengan begitu, protes sosial tidak akan menjelma menjadi amuk liar, dan Indonesia dapat terus melangkah sebagai bangsa yang dewasa dalam berdemokrasi.